"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status dan perlindungan hak konstitusional dokter serta pegawai honorer di RSUD Mayjen H.A Thalib Sungai Penuh, setelah terjadinya perpindahan aset dari Pemkab Kerinci ke Pemkot Sungai Penuh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penangguhan tugas terhadap 12 dokter spesialis dan tenaga honorer oleh direktur RSUD Mayjen H.A Thalib sejak 2022 tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Padahal, dalam negara hukum, hak konstitusional mereka harus dilindungi. Menyikapi hal ini, Ombudsman RI Perwakilan Jambi mendorong para tenaga medis tersebut untuk melapor, dan jika terbukti ada maladministrasi, Walikota Sungai Penuh diminta untuk memulihkan hak mereka. Selain itu, IDI Jambi juga berupaya mencarikan solusi atas permasalahan ini agar para dokter bisa kembali diberdayakan.
"