"DESI SAFITRI, MEKANISME JUAL BELI KELAPA SAWIT DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau)

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara dituntut untuk dapat bermasyarakat untuk menunjang kehidupannya. Salah satu diantaranya yaitu melakukan perdagangan (jual beli) seperti yang dilakukan di desa kotabaru seberida merupakan salah satu bentuk usaha dagang mengenai jual beli dengan sistem Gharar (ketidakjelasan dalam harga) dengan sistem penangguhan pembayaran atau tertundanya pembayaran (berhutang) dan prakteknya. Dan dalam melakukan jual beli hendaknya pembeli memberi kesepakatan dalam harga kepada penjual agar tidak terjadi saling merugikan dan terputusnya silaturrahim antara penjual dan pembeli, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum islam mengenai syarat jual beli yaitu adanya kesepakatan dalam harga. Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli kelapa sawit di desa kotabaru seberida kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir provinsi Riau dan bagaimana Tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem penangguhan pembayaran jual beli kelapa sawit di desa kotabaru seberida kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir provinsi Riau. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research), sedangkan sumber data yang dikumpulkan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada kemudian data-data tersebut dikelompokan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang diteliti, kemudian di analisa dengan menggunakan teori fiqh muamalah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktek jual beli yang dilakukan di desa kotabaru seberida menggunakan sistem tidak tertulis tanpa adanya kesepakatan dalam harga antara kedua belah pihak. Kemudian dalam Tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem penangguhan pembayaran yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum islam. Demikian sekilas penjelasan mengenai penulisan skripsi ini dan penulis berharap bermanfaat bagi
kita semua."