Penelitian ini berguna untuk mengetahui apa alasan yang mendasari hakim tidak membebankan hak nafkah ‘iddah dalam putusan cerai talak verstek kemudian bagaimanadasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jambi tidak membebankan hak nafkah ‘iddah dalam putusan perkara cerai talak verstek Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif. Sedangkan jenis penelitian ini kualitatif yuridis normatif dengan tujuan bagaimana hukum yang berlaku diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan, yaitu dengan menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder yang di dapat dengan mengguganakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, dasar hukum hakim bertindak menggunakan pertimbangan berdasarkan ijtihad, pertimbangan berdasarkan Nash al-Qur’an, pertimbangan berdasarkan Kaidah Fiqh dan pertimbangan berdasarkan Perundang-undangan. Adapun juga Majelis Hakim menggunakan asas hak ex officio diatur dalam Pasal 41 huruf cUndang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”. Kemudian hakim mendasari menggunakan KHI Inpres Pasal 1 No. Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,kemudian Pasal 149 huruf b dan Pasal 178 ayat (3) HIR.Berdasarkan hasil penelitian bahwa hakim tidak bersifat fleksibel. Artinya, hakim tidak semata-mata menggantungkan pada aturan yang ada seperti tidak membebani nafkah ‘iddah, karena apabila hakim memberikan penetapan maka Majelis Hakim khawatir akan terjadi kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan.