ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan Jasa transfer tunai yang
dilakukan oleh agen BRILink di Desa Payolebar Kecamatan Singkut Kabupaten
Sarolangun ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Peneliti ini
menggunakan data primer yang diperoleh dari observasi, wawancara dan
dokumentasi yang dilakukan peneliti di Agen BRILink di Desa Payolebar dan
data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka yang meliputi jurnal, buku, hasil
penelitian berupa laporan dan bahan lain, serta data tersier yang diperoleh dari
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam
kamus lain. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan tahapan: pengumpulan
data, analisis data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan, dan laporan
penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, penetapan tarif agen
BRILink di Desa Payolebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun menggunakan konsep
Sharing fee 50%:50% antara Bank dan agen. Ketentuan jasa yang ditetapkan oleh
setiap agen berbeda-beda dan sudah diperhitungkan oleh agen berdasarkan biaya
listrik, biaya sewa, biaya operasional, jarak agen dengan ATM, dan jarak agen
dengan agen lainnya. Kedua, Jika dilihat dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
berdasarkan penetapan tarif jasa agen BRILink di Desa Payolebar Kec. Singkut
Kab. Sarolangun, dapat dikategorikan sah dan sesuai dengan prinsip akad ijarah
(upah-mengupah), dan sudah memenuhi prinsip keadilan, transparansi, kerelaan,
tolong-menolong, dan manfaat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan
pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesesuaian praktik penetapan tarif
transfer tunai melalui agen BRILink dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi
Syariah.
Kata Kunci: Jasa Transfer Tunai, Agen BRILink, Hukum Ekonomi Syariah.