ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan desa
Bumi Serdang dalam perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini merupakan jenis
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu peneliti melakukan
wawancara dengan informan yang terlibat langsung dengan kegiatan di Desa
Bumi Serdang. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi,
wawancara dan dokumentasi serta analisis data. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pengelolaan keuangan di Desa Bumi Serdang adalah sebagai berikut : (1)
Perencanaan pengelolaan keuangan desa Bumi Serdang kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin yakni Sekretaris Desa menyusun rancangan keuangan
peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. (2) Pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa Bumi Serdang kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten
Banyuasin yakni terkait semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka
pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. (3)
Penatausahaan pengelolaan keuangan desa Bumi Serdang Kecamatan Tungkal
Ilir, Kabupaten Banyuasin dilakukan oleh Berdahara Desa. (4) Pelaporan
pengelolaan keuangan desa Bumi Serdang kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten
Banyuasin yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan
APBDesa kepada Bupati Banyuasin berupa laporan semester pertama dan laporan
semester akhir tahun paling lambat pada awal tahun sesuai dengan perspektif
permendagri No 20 Tahun 2018. (5) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
desa Bumi Serdang kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Kepala Desa
menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes
kepada Bupati Banyuasin setiap akhir tahun anggaran.
Kata Kunci : Pengelolaan, Keuangan Desa, Permendagri