ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan masa jabatan pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Serta, urgensi penambahan masa jabatan KPK
ditinjau dari prespektif hukum tatanegara.Skripsi ini merupakan penelitian hukum
normatif yang menggunakan pendekatan studi pustaka dengan metode pengumpulan
data melalui studi pustaka atau studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa terkait putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 mengenai masa jabatan pimpinan KPK yang
diajukan oleh pemohon Nurul Ghufron sebagai wakil ketua KPK periode 2019-2023.
Alasan permohonan berkaitan dengan umur pemohon ketika dilantik adalah 45
tahun, dan ketika masa jabatannnya berakhir umur pemohon adalah 49 tahun.
Sehingga tidak bisa mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK periode selanjutnya
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 huruf (e) UU Nomor 19 Tahun 2019. Serta,
pengaturan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun dipilih kembali satu periode
dalam pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002 dianggap berbeda atau diskriminatif dengan
masa jabatan 12 pimpinan lembaga negara independent lainnya di Indonesia. Oleh
karena itu pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar terdapat
ketidakadilan, diskriminatif dan ketidakpastian hukum. Putusan ini dibacakan pada
kamis, 25 mei 2023 dan dianggap tidak urgen tidak sesuai dengan konsepsi teori
konstitusi, keadilan dan kepastian hukum. Dimana pengaturan pembatasan usia
merupakan kebijakan open legal policy bukan MK. Serta penambahan masa jabatan
KPK tidak urgen dilihat dari kinerja dan prestasi pimpinan KPK saat ini.
Kata Kunci: KPK, Masa Jabatan KPK, Urgensi.