ABSTRAK
Nama : Reza Adinda Pramesti
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah Strata Satu (S1)
Judul :“Analisis Ketentuan Umum Perpajakan Menurut Pasal 44B
Ayat 2 Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Menurut
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

Skripsi ini membahas Analisis Ketentuan Umum Perpajakan Menurut Pasal 44B
Ayat 2 Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Menurut Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Analisis
Ketentuan Umum Perpajakan Menurut Pasal 44B Ayat 2 Undang-Undang No.16
Tahun 2009 Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Penelitian ini
menggunakan penelitian Library Research yang bersifat deskriptif analisis. Dalam
menganalisis data, Analisis data dimulai dengan menelusuri dan mencari catatan
dari suatu kumpulan data. Selanjutnya data disusun menjadi unit-unit, disintesis,
disusun menjadi pola, dan dipilih aspek yang paling penting dan esensial
berdasarkan aspek yang dipelajari. Akhirnya, kesimpulan laporan ditarik Hasil

penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Pungutan Pajak menurut Undang-
undang No. 16 Tahun 2009 pasal 44B ayat 2 merupakan perpindahan sebagian

harta kekayaan masyarakat ke kas negara (state) dalam rangka membiayai
penyelenggaraan negara yang bersifat umum karena adanya keadaan, kejadian
khusus yang menuntut adanya partisipasi masyarakat secara langsung dan
pungutan itu bukan merupakan suatu hukuman, akan tetapi semata-mata bentuk
ketaatan masyarakat terhadap pemerintah selaku pemegang kekuasaan. Kemudian
pemerintah memungut pajak dari rakyat harus didasarkan pada landasan yuridis
formal yang jelas, agar tidak terjadi pungutan yang melanggar kaidah atau norma
yang berlaku dalam suatu negara. Pemungutan pajak menggunakan Self
Assessment System, Offisial Assessment System, Witholding System. Pandangan
Pajak dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2009 pasal 44B ayat 2 menurut
Hukum Islam disebut dengan Dharabah Yang artinya diwajibkan oleh Ulil Amri
sebagai kewajiban setelah zakat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang digunakan untuk pembiyaan penyelenggaraan pembangunann daerah
secara berkelanjutan. Di dalam penerapan pemungutan pajak senantiasa
menerapkan prinsip keadilan dan pemerataan serta melibatkan peranan dari
masyarakat. Karena pemungutan pajak dilakukan guna mewujudkan Muqasid
Syariah (kemaslahatan bagi seluruh umat) dari pembiayaan sektor pajak.
Kata Kunci: Undang-undang no 16 Tahun 2009 pasal 44B ayat 2, Pajak,
Hukum Ekonomi Syariah