ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan yaitu: (1) Untuk Mengetahui Penyebab terjadinya rangkap
jabatan wakil menteri keuangan di BUMN. (2) Untuk Mengetahui Kedudukan

hukum rangkap jabatan wakil menteri keuangan di BUMN berdasarkan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008, Untuk mencapai tujuan itu, maka dari itu skripsi

ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan kasus dan studi kepustakaan. Data diperoleh
dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara, serta peraturan terkait lainnya, dan juga literatur hukum
sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya
rangkap jabatan wakil menteri keuangan di BUMN adalah kepemilikan saham
oleh negara yang berbentuk penyertaan modal negara atau Public Service
Obligation dengan jumlah paling sedikit minimal 51%. Maka dari itu diperlukan
wakil pemerintah guna menjaga kepentingan dan kebijakan pemerintah yang ada
pada BUMN tersebut. Alasan lainnya, yakni Kemenkeu merupakan salah satu
pemegang saham utama atau ultimate shareholder, karena memegang otoritas
fiskal. Maka, kementerian menempatkan perwakilannya di beberapa perusahaan
BUMN atau menugaskan pejabatnya menjadi komisaris guna melakukan
pengawasan karena disitu ada tanggung jawab. Kemudian, kedudukan hukum
rangkap jabatan wakil menteri keuangan di BUMN berdasarkan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah pada pasal 23
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tersebut
memang tidak secara eksplisit menyebutkan tentang larangan rangkap jabatan
bagi seorang wakil menteri. Namun, apabila merujuk pada pertimbangan hukum
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, Mahkamah
Konstitusi menegaskan larangan rangkap jabatan yang berlaku pada menteri
sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara juga harus berlaku terhadap wakil menteri.

Kata Kunci : Rangkap Jabatan, Wakil Menteri, dan BUMN.