ABSTRAK

Komnas Perempuan yang mengemukakan Indonesia sangat memerlukan
penjelasan hukum yang mengatur secara kompleks kasus-kasus kekerasan
terutama dibidang kekerasan seksual karena hal ini sangat penting untuk korban
dan kepastian tehadap hukuman kepada pelaku agar terciptanya rasa jera kepada

pelaku atas perbuatannya tersebut Setelah melalui proses panjang Undang-
Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di sahkan pada awal tahun 2022.

Meski begitu masih banyak sekali problematika yang dihadapi pasca disahkanya
undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetetahui problematika undang-undang nomor
12 tahun 2022 dan upayah yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi
problematika tersebut. Penelitian ini merupajan jenis penelitian hukum normatif
dengan menggunakanmetode penelitian kualitatif, dimana peneliti meninjau
peneliti terdahulu atau pustaka. Dalam skripsi inimembahas problematika pada
saat disahkan terdapat beberapa kelompok yang menyetujui dan ada yang tidak
menyetujui disahkan sampai problematika yang terjadi pasca pengesahan uu

tpks.Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi problematika undang-
undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasca

disahkanuu tpks suatu bentuk kebijakan kriminal pada arti yang seluas-
luasnya. Pemerintah sebagai pelaksana undang-undang sudah seharusnya

melakukan upaya dalam penjawab problematika uu tpks dengan kerja sama antar
lembaga dan aparat penegak hukum hingga pendekatan masyarakat.
Kata Kunci : Problematika pasca Disahkan Undang – Undang Nomor 12
Tahun 2022