ABSTRAK

Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A adalah pengadilan tingkat petama di wilayah
Kota Jambi yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.
Peneitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian perkara di
Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
persyaratan yang dibutuhkan ketika ingin mengajukan gugatan ke Pengadilan
Agama Jambi Kelas 1A dan untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah
persidangan yang ada di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A serta untuk mengetahui
bagaimana pelaksanaan e-Court yang sesuai dengan dasar hukum yang sudah
ditetapkan. Pembahasan skripsi ini juga mengandung unsur ekonomi syariah yang
sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islamnya. Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data
deskriptif dengan cara bertatap muka secara langsung atau melakukan proses
wawancara dengan orang-orang di tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan
Pendekatan penelitian yang berupa pendekatan perUndang-Undangan (statute
approach). Pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama mengenai
asas, konsep, serta peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan
penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, prosedur
penyelesaian perkara dalam menyeleaikan perkara-perkara yang ada di Pengadilan
Agama Jambi Kelas 1A sesuai dengan hukum yang ada, yaitu hukum yang
bersumber dari Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan dan Kesekertariatan Peradilan,
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.