ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara dua hukum di dua
negara yaitu Negara Indonesia yang menggunakan Undang-Undang No. 16 Tahun
2019 yang telah berlaku perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tentang perkawinan, dan Negara Malaysia yang menggunakan Akta 303 Undang-
Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. Permasalahannya

yaitu apa persamaan dan perbedaan pengaturan pencatatan perkawinan di kedua
negara tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan menggunakan
pendekatan perbandingan (comparative approach) yaitu pendekatan dengan
membandingkan Undang-undang pencatatan perkawinan di Indonesia dan

Malaysia menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Akta 303 Undang-
Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut:
pengaturan pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia yang memiliki
beberapa persamaan dan perbedaan dalam pengaturan pencatatan perkawinan
terutamanya persyaratan administrasi dan sanksi pidana. Dalam rangka
menciptakan kepastian hukum, pemerintah di Negara Indonesia dan Malaysia
menetapkan sanksi pidana dan tempoh pidana kurungan yang berbeda.
Kata Kunci: Perbandingan,Pencacatan Perkawinan, Indonesia, Malaysia.