Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Muaro Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam proses penetapan batas desa, tantangan tetap ada, termasuk pemahaman prosedur yang kurang dan keterbatasan data yang akurat. Faktor pendorong yang mendukung implementasi meliputi regulasi yang jelas, peran mediasi yang efektif, kolaborasi dengan berbagai stakeholder, serta dukungan teknis dari pemerintah daerah. Namun, konflik berkepanjangan antar desa dan ketidakpastian hukum menjadi penghambat utama dalam penyelesaian batas desa. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi, pengumpulan data, dan mediasi agar penegasan batas desa dapat berjalan efektif, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan mencegah konflik di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik dalam penetapan batas desa di Kabupaten Muaro Jambi.