ABSTRAK

Secara detail dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 menyatakan bahwasanya
keabsahan sebuah peristiwa perceraian hanya dapat dilakukan jika di depan
sidang Pengadilan Agama, hal tersebut setelah Pengadilan Agama berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Setelah diteliti, persoalan yang
munculadalah bahwa masih banyak terjadi perceraian yang dilakukan di luar
sidang Pengadilan, seperti yang terjadi pada masyarakat Desa lembak bungur
Kecamatan sumay Kabupaten tebo. Kegelisahan akademik yang muncul dari
persoalan tersebut yang mengantarkan penelitian ini bertujuan untuk
mengungkapkan fenomena perceraian di luar Pengadilan Agama bagaimana
pemahaman masyarakat terhadap Thalak yang di ucapkan di luar sidang
Pengadilan Agama dan apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan
Thalak di luar Pengadilan Agama. Metode Penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis
sosiologis dengan tujuan untuk mengemukakan tentang fenomena-fenomena yang
terjadi dengan mengembangkan konsep serta menghimpun fakta sosial yang ada.
Data yang ada diperoleh atau dikumpulkan langsung dari observasi lapangan dan
wawancara langsung dari informan yang terkait. Dokumentasi dan referensi lain
yang digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini Kesimpulan yang
dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagian masyarakat memahami bahwa
Thalak di luar Pengadilan Agama adalah sah karena berpedoman pada aturan
fikih. Sekalipun sebagian dari informan ada yang beranggapan sebaiknya Thalak
dilakukan di hadapan Pengadilan Agama untuk mendapatkan perlindungan dan
kepastian hukum. Diantara faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan
Thalak di luar Pengadilan Agama antara lain: pemahaman masyarakat terhadap
peraturan fikih munakahat lebih domain, masyarakat tidak menganggap efektif
peraturan yang ada, penghasilan pelaku dirasa tidak cukup untuk membayar biaya
persidangan.