ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan hak konstitusional
yang dihadapi oleh masyarakat Suku Anak Dalam dalam partisipasi mereka di
Pemilihan Umum 2024 di kabupaten Batanghari, Kecamatan Batin XXIV, Desa
Hajran. Dan Untuk mengetahui Upaya Komisi Pemilihan Umum untuk mengatasi
permasalahan Hak Konstitusional Suku Anak Dalam untuk mencapai Tujuan itu,
Maka dari itu Skripsi ini menggunakan metode penelitian Empiris yang
penelitiannya diambil secara ketat dari bukti empiris yang konkrit, dan oleh
karena itu bukti yang “dapat diverifikasi”. Bukti empiris ini dapat dikumpulkan
dengan menggunakan metode Riset. seperti Mewawancarai Instansi terkait,
Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum dan juga
literatur hukum sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Permasalahan yang di hadapi Suku Anak Dalam terkait Hak Konstitusional,
semua mendapatkan Hak yang sama, begitupun Suku Anak Dalam dalam
Partisipasi Pemilihan Umum harus mendapatkan hal serupa dengan rakyat
lainnya. Suku Anak Dalam harus mendapat aksesibilitas terbaik untuk menuju ke
Tempat Pemungutan Suara, Suku Anak Dalam harus mempunyai Kartu Tanda
Penduduk dan Instansi terkait masuk ke pelosok-pelosok, kemudian Warga Suku
Anak Dalam harus memilih secara independen, tanpa terpengaruhi pihak manapun
sekali pun itu Temenggung. KPU dan Bawaslu memberikan solusi terkait
Permasalahan Hak Konstitusional Suku anak dalam dengan cara bekerja sama
dengan instansi terkait, seperti permasalahan E-KTP, KPU bekerjasama dengan
Direktorat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kata Kunci : Hak Konstitusional, Suku Anak Dalam, Komisi Pemilihan

Umum dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum