ABSTRAK

Nama :Ninda Desmita
Nim :SIP.162407
Judul :Implementasi Kebijakan Reklamasi Lahan Bekas Tambang Emas di
Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi

Kegiatan pertambangan berdampak secara nyata terhadap lingkungan sehingga perlu
dilakukan reklamasi. Reklamasi merupakan serangkaian aktifitas yang bertujuan untuk
menata ulang atau memperbaiki lahan dan kegunaannya yang terganggu akibat
kegiatan pertambangan Pemerintah Kabupaten Merangin melalui Peraturan Daerah
No. 9 Tahun 2016 Tentang Izin Pertambangan Rakyat mengatur tentang kewajiban
reklamasi. Reklamasi dianggap penting sebab pertambangan emas di Desa Tiga Alur
telah memicu banyak kerusakan, kerusakan tersebut diantaranya adalah;pertama, rona
lingkungan yang berubah, kedua; terjadinya kerusakan yang berbentuk lubang-lubang
bekas pertambangan, ketiga; perubahan warna air sungai dari bening menjadi keruh
kecoklatan, keempat; terjadinya longsor dan galur erosi di sekitar lokasi pertambangan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keadaan lahan bekas tambang emas di
Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan field
research.Penelittian dilakukan di Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Metode pengumpulan data yang digunakan
adalah wawancara mendalam dengan informan, observasi, dan dokumentasi.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan penelitian
menunjukan bahwa regulasi kebijakan reklamasi lahan bekas tambang berupa;
peraturan reklamasi dan pertambangan serta peraturan daerah. Kondisi lahan
pascatambang di Desa Tiga Alur sedang kritis, dimana hanya 160 hektar yang telah
dilakukan reklamasi menjadi lahan persawahan, masih ada 800 hektar lagi lahan bekas
tambang yang rusak. Implementasi kebijakan reklamasi di Desa Tiga Alur Kecamatan
Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin Provinsi Jambi masih memiliki kekurangan
diantaranya adalah: 1) Kurangnya partisipasi masyarakat secara kolektif dalam
melakukan reklamasi; 2) Sosialisasi yang tidak merata dari Pemerintah Kabupaten.
Kata Kunci : Reklamasi, Pascatambang, Implementasi