SANKSI PIDANA JUDI ONLINE DALAM PASAL 45 AYAT (2) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELETRONIK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam terkait Sanksi Pidana Judi Online Dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam. Untuk memperoleh jawaban atas fokus penelitian tersebut, studi ini diarahkan pada penelitian kepustakaan (Library Research) dengan sumber data primer Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan buku-buku kajian fiqh Jinayah beserta sumber data sekunder melalui kajian buku-buku dan literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti.
Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik studi dokumen. Setelah data berhasil dikumpulkan dan dianalisis. Maka berdasarkan analisis dari data-data tersebut diperoleh hasil penelitian bahwa Substansi pengaturan perjudian dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur tentang pola kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan yaitu yang bermuatan perjudian sedangkan pengaturan rumusan unsur-unsur tindak pidana perjudian tetap mengacu kepada KUH Pidana, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. dalam kajian fiqh jinayah judi ini dikategorikan sebagai perbuatan ta‘zir. Penguasa berhak untuk menetapkan hukumannya sesuai dengan perbuatannya. Dalam hal ini pemerintah dalam memberantas perjudian biasa ataupun judi online, dalam pemberian hukuman dengan menerapkan sanksi baik itu yang termuat dalam KUHP ataupun Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016. Sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini merupakan hukuman takzir. Yang hukumannya bisa bermacam-macam dalam hal ini hukuman penjara dan denda.