Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme check and balances antara
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Mahkamah Konsstitusi dalam Konteks
pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi. Studi kasus pemberhentian hakim
Mahkamah Konstitusi dipilih untuk menggambarkan interkasi antara kedua
lembaga negara tersebut dan bagaimana mekanisme checks and balances
dijalankan. Sebagai tujuan antaranya adalah Untuk mengetahui Dasar

Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pemberhentian Hakim Mahkamah
Konstitusi Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 dan Putusan
Nomor 96/PUU-XIII/2020 dan Implikasi terhadap Mekanisme Checks and
Balances. Skripsi ini menggunakan Pendekatan Normatif atau kepustakaan
dengan metode pengumpulan bahan hukum melalui metode dokumentasi yang
berasal dari jenis penelitian kepustakaan. Studi kasus pemberhentian hakim
Mahakamah Konstitusi menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Melalui analisis
konteks hukum dan fakta terkait, serta keterikatan antara DPR dan Mahkamah
Kontitusi dalam Kasus tersebut, Penelitian ini mencoba untuk memahami
bagaimana mekanisme checks and balances dijalankan dalam kasus konkret ini.
Berdasarkan penelitian yang diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut:
pertama, mekanisme checks and balances antara DPR dan Mahkamah Konstitusi
memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam
sistem ketatanegaraan. Kedua, Pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR tidak
didasarkan pada mekanisme pemberhentian yang telah ditetapkan. Hal ini
berimplikasi pada pencideraan terhadap norma hukum serta konstitusi, tidak
terlaksananya fungsi checks and balances pada pembagian kekuasaan, dan
meruntuhkan kultur demokrasi yang telah dibangun. Ketiga, Upaya pencopotan
Aswanto sebagai hakim konstitusi oleh DPR, pada dasarnya merupakan upaya
untuk menghambat penyelenggaraan fungsi Mahkamah Konstitusi.