UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 masih memberikan ruang interpretasi yang beragam, terutama dalam konteks hukum Islam dan prinsip-prinsip agama. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam beberapa kasus hukum dan HAM yang melibatkan nilai-nilai agama.

Penelitian ini berfokus pada persoalan tentang pengaturan HAM di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, faktor-faktor yang menghambat implementasi Undang-Undang ini, pandangan Ulama tentang Konsep HAM di dalam Maqashid al-Syari’ah, HAM di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam Perspektif Maqashid al-Syari’ah, dan formulasi ideal pengaturan HAM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap tentang pengaturan HAM di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999, menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi UU tersebut, menemukan pandangan Ulama tentang konsep HAM di dalam Maqashid al-Syari’ah, merumuskan HAM di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam Perspektif Maqashid al-Syari’ah, dan memformulasikan pengaturan HAM yang ideal di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, disebut juga dengan studi pustaka (library research). Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka, dan analisisnya menggunakan metode content analysis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU ini telah memberikan landasan hukum yang penting dalam memastikan pengakuan dan perlindungan HAM di Indonesia, serta menciptakan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Meskipun UU ini sudah mencakup berbagai aspek perlindungan HAM, masih ditemukan kelemahan dalam UU ini, seperti pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap HAM, masih adanya perbedaan pandangan terkait pemahaman tentang pelanggaran HAM di kalangan ahli dan penegak hukum, dan belum mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi kelompok-kelompok minoritas, seperti suku-suku asli, dan perempuan.

Kajian yang lebih dalam tentang HAM dan Maqashid al-Syari’ah akan sangat berguna dalam perumusan konsep HAM dan undang-undangnya yang lebih humanis. Hal itu demi kemaslahatan dan evektifitas hukum bagi kemanusiaan.