"Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024
yang berkaitan dengan persyaratan calon kepala daerah dan regulasi terhadap
Komisi Pemilihan Umum (KPU). Fokus penelitian adalah mengkaji implikasi
hukum putusan tersebut terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah,
khususnya terkait kewenangan KPU dalam menetapkan persyaratan calon.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung memberikan penegasan atas
interpretasi hukum dalam regulasi pencalonan kepala daerah yang berdampak
pada perubahan prosedur teknis yang dijalankan oleh KPU. Putusan ini
menegaskan batasan kewenangan KPU dan memberikan arah bagi revisi
kebijakan terkait agar sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis dan praktis bagi
pengembangan regulasi pemilu di Indonesia.
"