Keterlibatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga
pengawas pemilu memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan
demokrasi di Indonesia. Skripsi ini menyelidiki aspek-aspek kontekstual,
termasuk sejarah pemilu, perkembangan regulasi, dan peran Bawaslu dalam
konteks demokrasi modern. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur,
penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang penanganan Bawaslu
terhadap pelanggaran administrasi pemilu. Bahan hukum yang telah terkumpul
dari studi kepustakaan diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi dengan
sistematis secara Deskriptif Kualitatif, yaitu metode analisa hasil studi
kepustakaan kedalam bentuk kalimat yang di susun secara logika Deduktif atau
penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Identifikasi faktor-faktor yang
memengaruhi sistem adjudikasi Bawaslu juga menjadi fokus, sementara implikasi
temuan penelitian terhadap demokrasi di Indonesia diakhiri dengan rekomendasi
untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut pada sistem adjudikasi Bawaslu.
Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peran kompleks
Bawaslu dalam menangani sengketa pemilu dan dampaknya terhadap stabilitas
demokrasi di Indonesia. Hasil Penelitian yang diketahui Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu) berkedudukan sebagai lembaga negara tambahan
(auxiliary state organs) yang memiliki fungsi utama pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemilihan umum. Bawaslu dalam melaksanakan proses quasi
yudisial untuk memutus sengketa pemilu. Objek dari kewenangan Bawaslu itu
terdiri dari keputusan KPU dimana keputusan yang dimaksud tersebut adalah
berbentuk Surat Keputusan dan atau Berita Acara.