Logo UIN

Digital Library - UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN TAMAN MASJID RAYA KOTA BANGKO KABUPATEN MERANGIN

Agusta, Yuan Dwifa (2024) KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN TAMAN MASJID RAYA KOTA BANGKO KABUPATEN MERANGIN. Other thesis, UIN STS Jambi.

Full text not available from this repository.

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Daerah dalam
Melakukan Penataan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kawasan Taman Masjid
Raya Kota Bangko, Kabupaten Merangin. Upaya pemerintah untuk mengatasi
problematika yang ada dalam penataan pedagang kaki lima. Dimana, dalam
penataan pedagang kaki lima tersebut tentunya ditemukan permasalahan yang
mengganggu kenyamanan banyak orang karena menggunakan ruang publik
sebagai tempat berjualan. Sebagai pembahasan pada penelitian ini adalah apakah
faktor yang mempengaruhi para pedagang kaki lima tetap berjualan di kawasan
Taman Masjid Raya, lalu bagaimana tantangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian dalam melukukan penataaan terhadap
pedagang kaki lima, serta kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan
penataan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin
Nomor 03 Tahun 2014 tentang penataan pedagang kaki lima. Pada penulisan
skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis data kualitatif
deskriptif serta dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu sosial empiris.
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan
dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari penelitian yang telah
dilakukan, sehingga dapat diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: 1)
Pedagang kaki lima di kawasan Taman Masjid Raya ini memiliki beberapa faktor
yang menjadi alasan mereka berjualan seperti tempat berjualan yang strategis,
tempat berjualan yang lama ditutup oleh pemerintah dan tempat berjualan yang
terjadi kebakaran. 2) Tantangan yang di hadapi dinas yaitu dari faktor internal
seperti adanya bocoran informasi saat dinas akan melakukan razia dan sarana dan
prasarana yang minim, serta faktor eksternal yakni dari para pedagang kaki lima
itu sendiri. 3) Kebijakan pemerintah daerah sudah cukup optimal dengan membuat
bangunan yang resmi, akan tetapi harus ada tindakan yang lebih tegas dari
pemerintah supaya kebijakan yang telah dilakukan mendapatkan hasil yang
maksimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Item Type: Thesis (Other)
Divisions: Fakultas Syariah > Ilmu Pemerintahan
Depositing User: Perpustakaan UIN STS Jambi
Date Deposited: 30 Jun 2025 12:48
Last Modified: 30 Jun 2025 12:48
URI: http://digilib.uinjambi.ac.id/id/eprint/1884

Actions (login required)

View Item
View Item