Salah satu kewenangan pemerintah daerah sebagai daerah otonom adalah
membentuk perda oleh Pemdes viiikerviia kepala daerah. Kedudukan Pemdes
dan kepala daerah yang sejajar harus diikuti dengan hubungan kemitraan yang
baik untuk terlaksananya kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah partisipasi masyarakat telah diamanatkan
secara tegas. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 1 angka 14 dan pasal 354
UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.Pendekatan penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Deeskriptif Kualitatif.
Pendekatan ini mengkaji tentang partisipasi masyarakat dalam penetapan
rancangan APBDES di Kabupaten Muratara menurut perpu yang berlaku.
Spesifikasi penelitian ini berupa penelitian deskriptif yakni penelitian yang
berusaha menggambarkan objek yang diteliti sesuai dengan apa adanya,
dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek
yang diteliti secara tepat.Dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005
tentang pengelolaan keuangan daerah dijelaskan bahwa APBDES adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
viiikerviia oleh pemerintahan daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah, APBDES merupakan satu kesatuan antara pendapatan
daerah, belanja daerah Salah satu peran DPRD menurut UUD Nomor 32 Tahun
2004 adalah fungsi penganggaran daerah.Jaring aspirasi masyarakat dalam
pelaksanaan musrenbang baik di tingkat desa sampai Kabupaten di DPRD
Muratara berdasarkan SKB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0295/M.PPN/I/2005, 050/166/SJ
tahun 2005 tahapannya sudah berjalan sesuai norma yang ada, akan tetapi
saluran aspirasi ini tidak berfungsi maksimal karena pola viiiker masyarakat
pada umumnya terhadap APBDES hanya berkisar seputar pembangunan fisik.