Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara
mendalam terkait Sanksi Pidana Judi Online Dalam Pasal 45 Ayat (2)
Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam. Untuk memperoleh
jawaban atas fokus penelitian tersebut, studi ini diarahkan pada penelitian

kepustakaan (Library Research) dengan sumber data primer Undang-
Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik) dan buku-buku kajian fiqh Jinayah beserta sumber data
sekunder melalui kajian buku-buku dan literatur yang relevan dengan
masalah yang diteliti.
Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik studi
dokumen. Setelah data berhasil dikumpulkan dan dianalisis. Maka
berdasarkan analisis dari data-data tersebut diperoleh hasil penelitian
bahwa Substansi pengaturan perjudian dalam Undang-Undang RI Nomor
19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur tentang pola
kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau internet
sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan yaitu yang bermuatan
perjudian sedangkan pengaturan rumusan unsur-unsur tindak pidana
perjudian tetap mengacu kepada KUH Pidana, Undang-Undang RI Nomor
7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. dalam
kajian fiqh jinayah judi ini dikategorikan sebagai perbuatan ta‘zir.
Penguasa berhak untuk menetapkan hukumannya sesuai dengan
perbuatannya. Dalam hal ini pemerintah dalam memberantas perjudian
biasa ataupun judi online, dalam pemberianhukuman dengan menerapkan
sanksi baik itu yang termuat dalam KUHP ataupun Undang-Undang RI
Nomor 19 Tahun 2016. Sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini
merupakan hukuman takzir. Yang hukumannya bisa bermacam-macam
dalam hal ini hukuman penjara dan denda.