Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Tindak pidana penipuan yang cukup
banyak dialami masyarakat pada umumnya, dan masyarakat Jambi pada
khususnya. Korban sangat berharap pelakunya dapat ditangkap kemudian uang
atau kerugian korban dikembalikan. Selain kendala teknis yang dialami penegak
hukum dalam rezim privasi dan keamanan data yang juga melindungi pelaku, juga
terdapat problematika dalam pengaturan norma hukum. Norma yang diatur secara
khusus dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi
Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki batasan khusus karena dimensi
perlindungan konsumennya. Tulisan berikut ini merupakan hasil penelitian
tentang profil modus operandi tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polda
Jambi, penormaannya terkait tindak pidana tersebut dan menguraikan
problematika hukum yang muncul. Metode penelitan yang digunakan adalah
yuridis empiris dan yuridis normatif, yuridis empiris dilakukan dengan
pengambilan dan pengolahan data sedangkan yuridis normatif dengan cara studi
kepustakaan. Temuan penelitian adalah perlunya reformulasi norma terkait
penipuan daring dalam UU ITE karena dalam profil modusnya terdapat kasus
penipuan daring yang tidak tercakup dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.