ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Bagaimana penegakan hukum terhadap
warga Negara asing yang melanggar administratif keimigrasian diwilayah Kantor
Imigrasi Kelas I Jambi? 2). Apakah yang menghambat tugas dan fungsi kantor imigrasi
kelas I Jambi ? 3). Apa upaya menanggulangi pelanggaran administratif keimigrasian
oleh kantor imigrasi kelas I Jambi ? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
penegakan hukum terhadap warga Negara asing (WNA) yang melanggar administratif
keimigrasian di kantor imigrasi kelas I Jambi dan untuk mendeskripsikan apa yang
menghambat tugas dan fungsi di kantor imigrasi kelas I Jambi. Penelitian ini
menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan tekhnik wawancara, dokumentasi,
dan observasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap warga
Negara asing (WNA) yang melanggar administratif keimigrasian di kota jambi telah
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, dengan
melakukan upaya pengawasan yang lebih ketat terhadap kelengkapan administratif
terhadap warga Negara asing (WNA) yang akan masuk ke wilayah Indonesia khususnya
Jambi. Memberikan tindakan administratif kepada yang melanggar izin tinggal yaitu
membayar biaya beban. Syarat memperoleh izin tinggal yaitu orang asing memiliki
paspor dan visa yang masih berlaku dan tidak termasuk dalam daftar penangkalan.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum di kantor imigrasi
kelas I Jambi yaitu pertama faktor pendukung, kantor imigrasi kelas I Jambi bekerja sama
dengan instansi terkait seperti kepolisian republik Indonesia, polrestabes Jambi beserta
jajarannya, dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi kota Jambi serta partisipasi
masyarakat serta aktifnya penjamin mempertanggung jawabkan keberadaan dan kegiatan
warga Negara asing (WNA), kedua faktor penghambat yaitu jarak tempuh yang jauh
untuk menjangkau seluruh wilayah kerja kantor imigrasi kelas I jambi, dan jumlah tim
penegak hukum di kantor imigrasi kelas I Jambi yang kurang memadai. Oleh karena itu
kantor imigrasi kelas I Jambi perlu menambah sumber daya manusia (SDM) dengan
membentuk dan melatih penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam rangka penindakan
orang asing.

Kata Kunci : Penegakan hukum, Warga Negara Asing, Tindakan administratif.