Al- Muthahhiri. NIM. MHK. 14.2070, Pelaksanaan Hukum Waris Adat Melayu Jambi Pada Masyarakat Kabupaten Batanghari Menurut Hukum Islam, Tesis, Hukum Keluarga di Dunia Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
Penelitian ini mengkaji mengenai Hukum Waris Adat Melayu Jambi Pada Masyarakat Kabupaten Batanghari. Pertanyaan Pokok dalam Penelitian ini Sudahkah sesuai pelaksanaan hukum waris adat melayu Jambi dengan hukum Islam?, Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai Pelaksanaan Hukum Waris Adat Melayu Jambi Pada Masyarakat Kabupaten Batanghari menurut Hukum Islam, mulai dari cara pembagian warisan, kesesuaian adagium adat bersendi syaraksyarak bersendi kitabullah dengan praktiknya di lapangan, dan solusi syarak terhadap hukum waris adat di kabupaten Batanghari.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan model analisis interaktif, yang terdiri dari tiga alur yang saling berinteraksi, yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan. Keterpercayaan data dengan teknik perpanjangan keikutsertaan, ketelitian pengamatan, triangulasi data dan konsultasi.
Hasil Penelitian ini Pelaksanaan Hukum Waris Adat Melayu Jambi Pada Masyarakat Kabupaten Batanghari Menurut Hukum Islam dimaknai dengan menjabarkan adagium adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Pelaksanaan pembagian harta warisan yang berbeda dengan syarak, kemudian mencari korelasi antara Adat yang sebenar adat dalam pelaksanaan hukum waris adat melayu, memberikan solusi sehingga adat melayu Jambi pada masyarakat kabupaten Batanghari sejalan dengan Syarak.
Kesimpulan penelitian adalah pada dasarnya Pelaksanaan Hukum Waris adat Melayu Jambi Pada Masyarakat Kabupaten Batanghari terdapat perbedaan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak, dimana hukum waris adalah Tauzi’ Rabbani yang ketentuannya telah ditetapkan dalam Al- Qur’an secara terperinci. Pada pelaksanaannya ketentuan adat melayu jambi lebih didahulukan dalam melaksanakan hukum waris. Memang asas Ijbari berlaku dalam hal ini. namun para ulama’ juga membolehkan untuk membagi harta warisan tidak menggunakan Ilmu Fara’id (Ketentuan Syarak). Solusi yang diberikan adalah melalui al-Taradhi dan Att-Takharuj Min al-Tirkah yang semuanya bermuara kepada al-Shulhu, Sehingga tidak ada perbenturan antara Syarak dengan Adat.