Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan
Nomor: 141/Pid.Sus/2023/PN.Mrt terkait tindak pidana pemerkosaan anak di
bawah umur yang dilakukan oleh anggota Suku Anak Dalam, serta meninjau
kasus tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan
metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer bersumber
dari salinan putusan pengadilan, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur
yang relevan dengan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang
diajukan serta kondisi sosial pelaku dan korban. Namun, terdapat ketidaksesuaian
antara sanksi dalam hukum positif dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana
Islam yang lebih menekankan pada perlindungan korban dan keadilan restoratif.
Oleh karena itu, disarankan agar Mahkamah Agung dan lembaga peradilan
mempertimbangkan pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual terhadap
komunitas adat. Selain itu, Kementerian Sosial, KPAI, serta pemerintah daerah
perlu meningkatkan edukasi hukum dan perlindungan anak melalui program
berbasis komunitas di wilayah terpencil, termasuk dalam masyarakat Suku Anak
Dalam.