Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem dan kriteria
penunjukan calon kepala daerah partai Pan tahun 2020 serta untuk mengetahui apa
saja kendala dan tantangan dalam dinamika penunjukan calon kepala daerah Pan
tahun 2020 dalam proses pemilihan calon kepala daerah di Provinsi Jambi. Skripsi
ini menggunakan metode Deskriptif Kulitatif. Penelitian deskriptif kualitatif
menunjukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang
ada, baik dengan alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan
mengenai karekteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian
deskriptif juga tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada
variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa
adanya. Menggunakan pendekatan sosiologis politik. Sosiologis dikarenakan sumber
data penelitian ini adalah wawancara, politik dikarenakan subjeknya adalah partai
politik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan
sebagai berikut: Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses kandidasi
Partai Amanat Nasional dalam Pemilihan kepala daerah dan Wakil kepala daerah
Jambi Tahun 2020 terlihat pragmatis dan elektoralis dimana pengusungan yang
dilakukan oleh Partai Amanat Nasional di Provinsi Jambi orientasinya dalam
pengusungan adalah hanya kepada calon yang berpotensi untuk menang dalam
pemilihan kepala daerah dan Wakil kepala daerah Provinsi Jambi Tahun 2020.
Kemudian tidak ada kewenangan Partai Amanat Nasional di tingkat lokal untuk
merekomendasikan alih-alih menentukan terkait pengusungan calon, artinya Dewan
Pimpinan Pusat yang menentukan dan memutuskan siapa yang akan diusung Partai
Amanat Nasional Provinsi Jambi Tahun 2020. Kemudian sifat partai yang pragmatis
dalam hal pengusungan pasangan calon, karena melihat popularitas, modal ekonomi
dan masif pertukaran lobi antara kandidat dengan petinggi partai ditingkat pusat. Hal
inilah yang menyebabkan lahirnya sumber-sumber pertukaran materil dimana
keputusan penentuan kandidat tidak dilatarbelakangi oleh platform ideologi partai
politik, sehingga banyak kader partai maupun tokoh dan dianggap mampu tidak
memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.