Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 masih
memberikan ruang interpretasi yang beragam, terutama dalam konteks
hukum Islam dan prinsip-prinsip agama. Hal ini dapat menyebabkan
ketidakpastian dalam beberapa kasus hukum dan HAM yang melibatkan
nilai-nilai agama.
Penelitian ini berfokus pada persoalan tentang pengaturan HAM di dalam
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, faktor-faktor yang menghambat
implementasi Undang-Undang ini, pandangan Ulama tentang Konsep
HAM di dalam Maqashid al-Syari’ah, HAM di dalam Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 dalam Perspektif Maqashid al-Syari’ah, dan
formulasi ideal pengaturan HAM. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengungkap tentang pengaturan HAM di dalam UU Nomor 39 Tahun
1999, menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi UU
tersebut, menemukan pandangan Ulama tentang konsep HAM di dalam
Maqashid al-Syari’ah, merumuskan HAM di dalam Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 dalam Perspektif Maqashid al-Syari’ah, dan
memformulasikan pengaturan HAM yang ideal di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, disebut juga dengan
studi pustaka (library research). Adapun pendekatan penelitian ini
menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan
pendekatan perundang-undangan (statute approach). Teknik
pengumpulan data dengan studi pustaka, dan analisisnya menggunakan
metode content analysis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU ini telah memberikan landasan
hukum yang penting dalam memastikan pengakuan dan perlindungan
HAM di Indonesia, serta menciptakan lembaga-lembaga yang
bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Meskipun UU ini sudah
mencakup berbagai aspek perlindungan HAM, masih ditemukan
kelemahan dalam UU ini, seperti pemahaman dan penerimaan
masyarakat terhadap HAM, masih adanya perbedaan pandangan terkait
pemahaman tentang pelanggaran HAM di kalangan ahli dan penegak
hukum, dan belum mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi
kelompok-kelompok minoritas, seperti suku-suku asli, dan perempuan.
Kajian yang lebih dalam tentang HAM dan Maqashid al-Syari’ah akan
sangat berguna dalam perumusan konsep HAM dan undang-undangnya
yang lebih humanis. Hal itu demi kemaslahatan dan evektifitas hukum bagi
kemanusiaan.