Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023 Terhadap Pemberhentian
Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, Mahkamah
Konstitusi memiliki peran penting sebagai lembaga yang menegakkan konstitusi
dan keadilan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa
kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan Peradilan di
bawahnya, termasuk Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini juga mengkaji
bagaimana keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru berkontribusi
dalam memperkokoh dasar konstitusional setelah amandemen UUD 1945. Dengan
mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, penelitian ini mengidentifikasi tantangan
yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum dan etika di Indonesia, serta
pentingnya transparasi dan independensi dalam proses penegakan kode etik.
Melalui analisis mendalam terhadap putusan tersebut, penelitian ini menemukan
bahwa meskipun ada upaya untuk menegakkan kode etik, banyak lembaga penegak
kode etik yang masih bersifat proforma dan tidak efektif dalam menjalankan
tugasnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya independensi dan transparasi dalam
mekanisme penegak kode etik. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menekankan
perlunya rekontruksi lembaga penegak kode etik agar dapat berfungsi secara efektif
dan mendukung sistem hukum dan etika di Indonesia. Dengan demikian,
diharapkan sistem demokrasi yang dibangun dapat ditopang oleh tegaknya hukum
dan etika secara bersamaan, sesuai dengan prinsip “The rule of law and the rule of
etics”
Kata Kunci: Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Pelanggaran
Etika, konstitusionalisme.