Kredit macet merupakan suatu kondisi dimana nasabah atau pihak debitur tidak sanggup untuk membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan seperti yang sudah dijanjikan diawal dalam perjanjian kredit. Permasalahan yang terjadi adalah dimana dana PNPM yang disalurkan seharusnya digunakan untuk kredit produktif atau modal usaha. Namun pada kenyataannya di Desa Mersam Kab. Batanghari Prov. Jambi dana PNPM digunakan oleh sebagian masyarakat untuk keperluan pribadi, sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet, dimana nasabah tidak mampu membayar cicilan pembayaran setiap bulannya dikarenakan dana yang di pinjamnya hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana penyelesaian kredit macet di PNPM Desa Mersam Kab. Batanghari Prov. Jambi; 2) Bagaimana penyelesaian kredit macet di PNPM Desa Mersam Kab. Batanghari Prov. Jambi perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif tipe pendekatan hukum empiris, jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil wawancara dan kesimpulan bahwa penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak PNPM dengan cara musyawarah kekeluargaan dan memberikan perpanjangan waktu (rescheduling). Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah upaya penyelesaian kredit macet Desa Mersam tidak bertentangan dengan hukum islam, akan tetapi mereka malah melakukan aturan hukum islam dalam menangani kredit macet yang terjadi di Desa Mersam.