PRASTONO, PRASTONO (2024) PENEGAKAN SANKSI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 (STUDI KASUS DI KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI). Other thesis, UIN STS Jambi.
Full text not available from this repository.Abstract
Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan yang di harapkan dari rumusan masalah
yaitu (1) Apa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di kantor
BKPSDM Tanjung Jabung Timur?(2) Bagaimana upaya pemerintah dalam menegakan sanksi
aparatur sipil negara berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017? (3) Apa Faktor
Pendorong dan Penghambat dalam Penegakan Sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang
Melanggar tersebut di kantor BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Timur? . Jenis metode
penelitian dalam skripsi ini adalah kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif.Metode
yang di gunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis
yang digunakan adalah model analisis induktif yaitu berupa pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data dan verifikasi data, berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil kesimpulan
sebagai berikut: implementasi Good Governance yaitu kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil.
Saat ini, kedisiplinan pegawai menjadi masalah serius diindonesia. Berbagai bentuk
pelanggaran terjadi seperti datang terlambat, pulang sebelum jam yang telah ditentukan,
pemborosan waktu kerja, berkeliaran diluar kantor pada saat jam kerja, terlibat dalam arena
politik praktis, serta perbuatan asusila yang menjatuhkan martabat Pegawai Negeri Sipil
sehingga menambah citra buruk birokrasi Indonesia.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Divisions: | Fakultas Syariah > Ilmu Pemerintahan |
Depositing User: | Perpustakaan UIN STS Jambi |
Date Deposited: | 19 Jun 2025 06:45 |
Last Modified: | 19 Jun 2025 06:45 |
URI: | http://digilib.uinjambi.ac.id/id/eprint/1448 |