Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelayanan publik di Kantor
Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, serta kendala dan
penghambat pelayanan di Kantor Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo
Kota Jambi. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk
menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di

lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-
fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan

teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini
menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik pasca
pemekaran wilayah di Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
Penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan
pelayanan publik di Kantor Kelurahan Simpang Rimbo yaitu terhambatnya pelayanan
karena belum tersedianya sarana dan prasarana yang dapat menunjang aktivitas
pelayanan publik untuk lebih baik,seperti gedung yang dipakai saat ini masih berstatus
ruko sewa, lahan parkir yang tidak cukup luas, kurangnya fasilitas seperti kursi,
komputer dan fasilitas lain. Selain itu pemindahan data masyarakat dari data yang lama
ke data yang baru juga membutuhkan waktu dan belum sepenuhnya rata, untuk saat ini
baru terdapat data sementara dari kelurahan simpang rimbo yang memiliki 44 RT
diketahui jumlah penduduk yang terdata sebanyak 25.470 jiwa. Tentunya hal tersebut
menjadi penghambat untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Masyarakat berharap adanya peningkatan layanan, terutama dalam hal
kecepatan proses pelayanan dan kemudahan informasi. Dan setiap bulannya
pegawai Kantor Kelurahan Simpang Rimbo selalu mengadakan rapat koordinasi
bersama para staff guna mengevaluasi kinerja pegawai untuk melayani
masyarakat. Standar pelayanan yang ditetapkan sudah menunjukkan kemajuan
dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, perbaikan lebih lanjut
dalam hal menyediakan layanan sangat diperlukan masyarakat untuk mencapai
kepuasan masyarakat yang lebih baik.