Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dampak hilangnya kewenangan Komisi
Yudisial dalam mengawasi kode etik hakim konstitusi berdasarkan keputusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/IV/2006. Dalam penelitian ini teknik
analisis data yang digunakan adalah content analysis, yaitu sebuah teknik yang
diguakan untuk menganalisis dan memahami teks pada literatur secara

komprehensif dan mendalam Hasil penelitian ditemukan dengan lahirnya Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yaitu hakim Mahkamah Konstitusi sudah
bukan lagi objek pengawasan Komisi Yudisial. Salah satu kewenangan Komisi
Yudisial dalam melakukan pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap
perilaku serta kode etik hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan
keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Sehinga besar harapan
masyarakat terhadap Komisi Yudisial untuk dapat mewujudkan penegakan hukum
dan pencapaian keadilan melalui putusan hakim yang terjaga kehormatan dan
keluhuran martabat serta perilaku hakim. Sebelum terbitnya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 005/PUU/IV/2006, dapat kita lihat dan telusuri jejaknya
melalui kasus-kasus pemanggilan hakim dan hakim agung yang diduga
melakukan pelanggaran terhadap kode etik/code of ethic dan/atau kode
perilaku/code of counduct dan dinilai melakukan unprofessional counduct oleh
Komisi Yudisial. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, haruslah bekerja sama
dengan tidak menggunakan pinsip check and balances melainkan dengan konsep
kemitraan/partnertship. Kemitraan/partnertship dapat membangun koordinasi
yang efektif diantara lembaga-lembaga lingkungan kekuasaan kehakiman.