Islam menetapkan garis panduan dalam penyaluran naluri biologis melalui perkawinan yang sah. Maka kenyataan ini secara jelas telah membatalkan segala keesahan kegiatan penyaluran naluri biologis selain lembaga perkawinan. Salah satu kegiatan yang dimaksudkan ialah perbuatan penyimpangan seksual secara umumnya. Secara hukum, kesemua perbuatan penyimpangan seksual ini diharamkan dalam Islam, dan pelakunya dihukum dengan berat hingga dijatuhkan hukuman mati sebagaimana pendapat mayoritas ulama berdasarkan ketentuan umum Alquran dan hadis. Akan tetapi, perbahasan di dalam kajian ini dibatasi dengan membincangkan hal-hal yang terkait Homoseksual sahaja. Namun begitu, hukuman yang diatur di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan berbeda dengan pendapat mayoritas ulama tersebut. Untuk itu, antara permasalahan penelitian yang diangkat adalah perkara apa kronologi atau apakah metode yang melatar belakangi MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut dalam menetapkan hukuman terhadap pelaku jinayah ini. Selain itu, peneliti juga melakukan perbandingan manhaj fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 dan Keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan 2010 Tentang Pengkid/Pondan Negeri Perak untuk mengetahui sejauh mana persamaan atau perbedaan daripada kedua fatwa ini. Adapun jenis penelitian ini, ialah penelitian yuridis normatif dan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan (comparative approach) dengan membandingkan antara MUI dan Jabatan Mufti Negeri Perak terhadap manhaj yang digunakan dalam pengeluaran fatwa terkait penyimpangan seksual. Seterusnya, terdapat juga usaha dari beberapa tokoh dan organisasi yang berusaha dalam memperjuangkan eksistensi lgbt ini. Berkesinambungan daripada itu, telah timbul keresahan dan muncul tanda tanya daripada masyarakat terkait status hukuman bagi pelakunya. Adapun dalil dan metode istinbaṭ hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum pelaku homoseksual adalah dengan merujuk beberapa dalil yang terdapat dalam Alquran dan hadis terkait adanya larangan melakukan hubungan seks sejenis. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini akan menjawab kesemua rumusan permasalahan yang ditekankan dalam skripsi ini. Diharapkan skripsi ini dapat memberi sedikit sebanyak pengetahuan dan kefahaman kepada ahli hukum, masyarakat dan untuk generasi mahasiwa yang seterusnya.