Peran pemerintah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan dan peran serta masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi- keadilan dan berkelanjutan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah tujuan pertama untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani kopi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Lubuk Bangkar Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, tujuan kedua Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapapi petani kopi di Desa Lubuk Bangkar Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, tujuan ketiga untuk mengetahui faktor penghambat pemerintah dalam memberdayaan petani kopi sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Lubuk Bangkar Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yang bersifat kualitatif deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi, informan dalam penelitian ini berjumlah 16 orang yaitu pada balai penyuluhan pertanian Kecamatan Batang Asai (8 Orang), Kantor Desa Lubuk Bangkar (2 Orang) dan petani kopi (6 Orang). Hasil dari Penelitian pertama, peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani kopi tepatnya pada balai penyuluhan pertanian dalam menjalankan tugasnya masih belum optimal, belum optimal karena masih banyak petani yang tidak merasakan efek proses pembelajaran berkelanjutan karena hanya dilaksanakan satu kali saja pada tahun 2016 mengenai proses pembelajaran bagi petani petani kopi Lubuk Bangkar yang memiliki jumlah petani kopi sebanyak 35,9 Ha yang membudidayakan tanaman kopi. kedua, faktor permasalahan yang di hadapi oleh petani kopi di desa lubuk bangkar yaitu kurangnya modal dalam pembelian pupuk dan obat hama agar mendapatkan hasil panen yang optimal. Ketiga, faktor penghambat pemerintah dalam pemberdayaan petani kopi di desa lubuk bangkar yaitu kurangnya bantuan pada dinas pertanian di kabupaten mengenai biaya dalam pengembangan program yang telah dibuat oleh balai penyuluhan pertanian, dalam satu desa hanya ada satu petugas PPL yang mengawasi dan memberikan program serta kegiatan kepada petani sehingga pengerjaannya kurang optimal, kurangnya kemandirian masyarakat petani kopi yang hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah, dan kurangnya pengetahuan masyarakat yang membuat balai penyuluhan pertanian sangat kesulitan dalam memberikan pemahaman yang baik dalam mendapatkan produksi hasil panen.