Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi halal terhadap
produk kerupuk jangek yang tidak bersertifikat halal di Kabupaten Merangin dan
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk kerupuk jangek yang tidak
bersertifikat halal, di Kabupaten Merangin khususnya di Kecamatan Margo Tabir,
banyak sekali peneliti temukan pelaku usaha home industri atau UMKM yang

memproduksi dan menjual kerupuk jangek tanpa sertifikat halal dalam Undang-
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwasanya mewajibkan

pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk
olahannya, kekhawatiran akan produk makanan tersebut halal atau tidak, masih
menjadi hal yang dipersoalkan di kalangan umat muslim dan ini menjadi tugas
negara untuk memberi perlindungan kepada pelaku usaha produk UMKM yang
belum mencantumkan label halal diproduknya. Jenis penelitian kualitatif,
pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan cara menelaah
pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan Undang-Undang No.
33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang beredar di Indonesia, Jenis dan
sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Instrumen
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Teknik
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data (data
reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (verifikasi).
Hasil penelitian menujukan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal terhadap produk
kerupuk jangek yang tidak bersertifikat halal di Kabupaten Merangin, termasuk ke
dalam program sertifikat halal gratis(SEHATI)satu juta kuota sertifikasi halal
gratis, namun dalam pelaksanaannya menghadapi kendala tidak memenuhi
persyaratan dalam proses penyembelihan dan pandangan masyarakat yang
menganggap bahwa pengajuan sertifikat halal itu mahal dan rumit. Tinjauan
Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk kerpuk jangek yang tidak bersertifikat
halal tergolong makanan syubhat dan menurut konsep maslahah produk kerpuk
jangek yang tidak bersertifikat halal dianggap tidak mencegah kerugian atau
kemudaratan, menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun
1999, tentang produk kerupuk jangek yang tidak memiliki sertifikat halal tidak
memenuhi standar keamanan dalam hal kehalalan, yang dapat merugikan
konsumen.