Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku
penyalahgunaan media sosial untuk bullying dalam perspektif undang-undang
informasi transaksi elektronik dan hukum pidana Islam. Skripsi ini menggunakan
beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan hukum (normatif apporach) dengan
memperhatikan ketentuan hukum. Kedua, pendekatan konseptual. Dan yang
ketiga, pendekatan komparatif dengan metode pengumpulan data melalui studi
kepustakaan dengan menelusuri, membaca serta mencermati segala pemahaman
yang ada dalam pustaka. Berdasarkan hasil dari penelusuran maka diperoleh hasil
dan kesimpulan sebagai berikut: pertama, Ketetapan hukuman cyberbullying
sudah diatur pada undang-undang khusus yang mengaturnya yaitu UU No 19
Tahun 2016 ITE. Kedua, penegakan hukumnya termasuk dalam kategori jarimah
Takzir diserahkan kepada ulil Amri (Penguasa atau Pemerintah). Istilah Takzir ini
bermakna memberikan pendidikan (pendisiplinan). Maksudnya adalah
memberikan hukuman yang bertujuan mengoreksi atau merehabilitasi pelaku
kejahatan. Ketiga, berdasarkan analisis perbandingan dalam hukum pidana Indonesia,
hal ini diatur dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik pada Pasal 27 ayat (1) gabungan pasal 45 ayat (1) dan (2). ) UU ITE pasal 45A
ayat (1), (2) dan ayat (3) UU ITE dan pasal 45B. Sedangkan dalam hukum pidana Islam
termasuk dalam kategori tindak pidana Jarimah Takzir karena hukumannya tidak
ditentukan oleh Allah SWT sehingga hukuman dalam kasus pengancaman akan
ditentukan oleh hakim Madzhab.