Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Terhadap Demonstran. Sebagai tujuan antaranya adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan aparat kepolisian melakukan tindak kekerasan terhadap para demonstran, upaya penegakan hukum aparat kepolisian yang melakukan tindak kekerasan terhadap demonstran dan hasil analisis yuridis tindak pidana kekerasan yang dilakukan anggota POLRI terhadap demonstran dari perspektif KUHP. Skripsi ini menggunakan Pendekatan penelitian ini yang tergolong dalam penelitian hukum normatif maka menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dengan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang tangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: pertama. penyebab polisi melakukan kekerasan dalam aksi demonstrasi adalah adanya perbenturan kepentingan. Perbenturan kepentingan terjadi antara demonstran yang menyuarakan aspirasinya dengan polisi yang mengamankan aksi itu sendiri. Dalam hal ini para demonstran mempunyai kepentingan untuk menyampaikan pendapat mereka secara bebas dan lugas sedangkan aparat keamanan yang dalam lini adalah polisi yang berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum. Kedua, upaya penegakan hukum aparat kepolisian yang melakukan tindak kekerasan terhadap demonstran yaitu dengan cara memaksimalkan mentalitas kinerja propam polri dalam penegakan hukum anggota polri yang melakukan pelanggaran, memahami produk hukum dan perundang-undangan dalam pelaksanaan penegakan hukum yang profesional dan akuntabel dan inisiatif propam polri dalam melakukan penyidikan dan menerima laporan pengaduan dari korban kekerasan pengunjuk rasa.Ketiga Aparat yang melakukan tindak kekerasan terhadap pengunjuk rasa ini nantinya akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum sesuai dengan terpenuhinya unsur – unsur kekerasan yang telah dilakukannya dan hal ini sesuai dengan ketentuan hukum pidana berdasarkan Pasal 351 KUHP sesuai dengan jenis kejahatan yang telah dilakukan oleh oknum – oknum aparat kepolisian tersebut. Bahwa tindakan dari aparat kepolisian yang terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap pengunjuk rasa yang tidak sesuai dengan prosedurnya akan diproses dan akan mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut