Keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses
yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini
dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil
keputusan yang tepat.Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan
pemerintahan desa rantau ngarau dalam menyampaikan informasi publik dalam pengelolaan
pemerintahan desa dan untuk mengetahui faktor yang menghambat pemerintah desa dalam
menyampaikan informasi tentang pengelolaan pemerintahan desa.Skripsi ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil dan
kesimpulan.Upaya yang dilakukan pemerintahan desa rantau ngarau dalam menyampaikan
informasi kepada masyarakat sudah dapat dikatakan baik dan tidak ditemukan ketertutupan
meskipun belum efektif dalam penyampaian informasi publik, hal ini dikarenakan dalam
penyampaian informasi publik hanya melalui non-elektronik seperti musrembang desa dan
pemasangan spanduk APBDes, penyampaiaan dari segi elektronik seperti website/situs khusus
desa belum disediakan. Hal tersebut dikarenakan koneksi internet yang tidak memadai,
terbatasnya anggaran dan bantuan dari pemerintah, kurangnya sumber daya manusia, dan
kurang terjalinnya hubungan pemerintah desa dengan masyarakat desa.