Skripsi ini bertujuan menguraikan bentuk Collaborative Goverment dalam
implementasi kebijakan penertiban lalu lintas angkutan batu bara di Kota Jambi,
untuk mengetahui bentuk kolaboratif internal pemerintah Kota Jambi, proses
penindakan dan pengamanan yang dilakukan oleh Tim Terpadu Kota Jambi. Jenis
penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data
dengan dilakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi, hasil penelitian ini
ialah Pertama “Collaborative Goverment dalam Implementasi Kebijakan
Penertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan Batu Bara di Kota Jambi secara internal
membentuk Tim terpadu didalamnya terdapat beberapa kedudukan tim
diantaranya Wali Kota Jambi sebagai Pelindung, Ketua, Sekretaris, Koordinator
Pengawasan, dan koordinator penindakan dan penegakan hukum. Kedua’’.
Efektifitas dari Bentuk kolaboratif Tim Terpadu dalam menjalankan operasi
penertiban dan pengamanan angkutan batubara yang melintas di Kota Jambi.
Kemudian, dalam persidangan sopir yang melanggar sebelum dijatuhkan vonis
berkas terdakwa yang dilengkapi PPNS Satpol PP Kota Jambi, berkas perkara
dianggap lengkap berdasarkan hasil pemeriksaan hingga terdakwa dituntut oleh
jaksa serta kemudian berlanjut di vonis atau didenda oleh hakim sebanyak Rp30
juta uang denda. Vonis hakim dinilai sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum
(JPU) walaupun vonis itu dinilai rendah dari yang seharusnya ditentukan Perda
sebesar Rp50 Juta Rupiah.