"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAHARUAN AKAD
NIKAH PASANGAN SUAMI ISTRI PASCA TALAK TIGA DI LUAR
PENGADILAN AGAMA STUDI KASUS DI
(KECAMATAN PAMENANG BARAT)
Oleh: Aris Hafizallah, NIM. 803240026
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pembaruan akad nikah
(tajdidun nikah) yang dilakukan oleh masyarakat pasca talak tiga di luar Pengadilan
Agama, sebagaimana terjadi di Kecamatan Pamenang Barat. Fenomena tersebut
berawal dari perselisihan yang kerap terjadi antara suami dan istri, sehingga suami
secara spontan mengucapkan talak kepada istrinya tanpa menindaklanjutinya
melalui proses hukum di Pengadilan Agama. Setelah itu, pasangan tersebut memilih
melangsungkan kembali akad nikah sebagai bentuk pembaruan hubungan
perkawinan. Apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, talak yang diucapkan
secara sadar dan disengaja, meskipun dalam keadaan marah yang tidak
menghilangkan kesadaran, dapat menimbulkan akibat hukum berupa putusnya
ikatan perkawinan. Bahkan, apabila talak yang dijatuhkan telah mencapai talak tiga
(talak ba'in kubra), pasangan tersebut secara fikih dipandang telah bercerai dan
tidak dapat kembali menjadi suami istri hanya dengan melakukan tajdidun nikah.
Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum karena tidak sejalan dengan
ketentuan hukum positif di Indonesia yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat
dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan di depan sidang
Pengadilan Agama. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan konsepsi antara
hukum Islam dan hukum positif mengenai keabsahan perceraian serta implikasi
hukum terhadap praktik tajdidun nikah pasca talak tiga di luar Pengadilan Agama,
sehingga menarik untuk dikaji lebih mendalam. Penelitian ini merupakan penelitian
lapangan (field research) yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk
mendeskripsikan praktik tajdidun nikah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang
melatarbelakangi pelaksanaannya di Kecamatan Pamenang Barat. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa praktik tajdidun nikah dilakukan dengan mendatangi tokoh
agama untuk memimpin prosesi pembaruan akad nikah berdasarkan kesepakatan
suami dan istri sebagai bentuk komitmen bersama dalam mempertahankan
keutuhan rumah tangga. Prosesi tersebut diawali dengan kesepakatan kedua belah
pihak, dilanjutkan dengan pelaksanaan ijab kabul, kemudian ditutup dengan doa
sebagaimana pelaksanaan akad nikah pada umumnya. Adapun faktor-faktor yang
mendorong masyarakat melakukan tajdidun nikah meliputi keyakinan terhadap
kesakralan ikatan perkawinan, dorongan dan nasihat dari orang tua serta tokoh
agama, dan adanya fasilitasi dari tokoh agama dalam pelaksanaan pembaruan akad
nikah tersebut. Berdasarkan perspektif hukum Islam, praktik tajdidun nikah yang
dilakukan sebagai bentuk ihtiyath (kehati-hatian) dan upaya memperkuat ikatan
perkawinan masih dapat dibenarkan sepanjang talak yang diucapkan belum
mengakibatkan putusnya perkawinan secara permanen, yakni masih berada dalam
kategori talak raj'i atau talak ba'in sughra."