"Penelitian ini membahas hak ajudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bungo dalam upaya pencegahan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan hasil penelitian lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak ajudikasi oleh Bawaslu Kabupaten Bungo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui tahapan penerimaan permohonan, mediasi, dan ajudikasi apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan. Pelaksanaan tersebut didukung oleh substansi hukum dan struktur hukum yang telah berjalan sesuai ketentuan, namun dari aspek budaya hukum masih ditemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses melalui ajudikasi belum optimal. Selain itu, efektivitas pelaksanaan hak ajudikasi didukung oleh adanya dasar hukum yang jelas, mekanisme penyelesaian sengketa, profesionalitas Bawaslu, dan pengawasan aktif. Adapun faktor penghambatnya meliputi rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran, kurangnya pemahaman mengenai prosedur pelaporan, laporan yang belum memenuhi persyaratan pembuktian, serta keterbatasan sarana pendukung pelaksanaan ajudikasi.
"