Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan paradigma penyelesaian perkara pidana dari pendekatan retributif menuju restorative justice yang menempatkan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial sebagai bagian penting dari proses peradilan. Meskipun penerapan restorative justice telah memperoleh landasan normatif melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, keberadaan regulasi belum secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan substantif dalam praktik peradilan. Penelitian ini menganalisis penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Jambi, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, menganalisis kontribusinya terhadap keadilan substantif bagi korban, pelaku, dan masyarakat, serta merumuskan model optimalisasi perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan metode yuridis-sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan hukum Islam. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi, buku, kitab turats, dan literatur ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dan analitis dengan menggunakan teori restorative justice, keadilan substantif, efektivitas hukum, sistem peradilan pidana, serta maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini menghasilkan konstruksi optimalisasi berbasis prinsip al-‘adl, al-ṣulḥ, dan maqāṣid al-syarī‘ah untuk memperkuat pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, rekonsiliasi, dan kemaslahatan masyarakat.