"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan pembatalan perkawinan
akibat adanya penipuan atau salah sangka mengenai keadaan salah satu
pihak sebelum perkawinan dilangsungkan. Permasalahan tersebut
tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor
321/Pdt.G/2016/PA.Sgt, yang berkaitan dengan kehamilan di luar nikah
sebelum berlangsungnya perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis
kedudukan hukum perkara pembatalan perkawinan, pertimbangan hukum
majelis hakim dalam memutus perkara, serta implikasi hukum putusan
terhadap kedudukan para pihak dan persoalan status anak.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.
Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi
Hukum Islam, dan Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor
321/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku
hukum, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Pengumpulan bahan
hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Wawancara
digunakan sebagai informasi pendukung, sedangkan analisis dilakukan
secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan argumentasi yuridis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pembatalan perkawinan
dalam perkara tersebut didasarkan pada adanya penipuan atau salah
sangka mengenai keadaan pihak perempuan sebelum perkawinan, bukan
semata-mata karena kehamilan di luar nikah. Kedua, majelis hakim
mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan bukti surat,
keterangan dua orang saksi, ketentuan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam, serta prinsip hukum Islam yang relevan. Salinan putusan tidak
mencantumkan rekam medis sebagai alat bukti, sehingga analisis
pembuktian dibatasi pada alat bukti yang tercatat dalam putusan. Ketiga,
putusan membatalkan perkawinan dan menyatakan akta nikah tidak
berkekuatan hukum, tetapi tidak secara khusus menetapkan asal-usul
anak, hubungan nasab, maupun hak waris. Dengan demikian, persoalan
kedudukan hukum anak perlu dibedakan dari akibat hukum pembatalan
perkawinan terhadap para pihak.
"