"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penegakan kode etik profesi polri (kepp) sebagai instrumen untuk menjaga profesionalisme, integritas, kedisiplinan, dan kehormatan institusi kepolisian negara republik indonesia. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh personel polri tidak hanya berdampak terhadap individu yang melakukan pelanggaran, tetapi juga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian. Oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap personel yang melakukan pelanggaran kode etik perlu dilaksanakan secara konsisten, objektif, transparan, dan berkeadilan.
Penelitian ini bertujuan untuk, menganalisis pengaturan hukum positif mengenai penerapan sanksi kode etik profesi polri terhadap personel polresta jambi, menganalisis implementasi penerapan sanksi kepp terhadap personel polresta jambi beserta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya dan menganalisis penerapan sanksi kepp dalam perspektif hukum islam, khususnya berdasarkan prinsip keadilan (al-'adalah), amanah, tanggung jawab (mas'uliyyah), kemaslahatan (maslahah), dan pemberian hukuman yang proporsional.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan terhadap pihak-pihak terkait di polresta jambi, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum islam. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum islam terhadap praktik penerapan sanksi kepp.
Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa penerapan sanksi kode etik profesi polri tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen penghukuman terhadap personel yang melakukan pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana pembinaan, penegakan disiplin, pemulihan kehormatan profesi, dan perlindungan kepentingan masyarakat. Dalam perspektif hukum islam, penegakan kode etik memiliki relevansi dengan prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, serta pertanggungjawaban atas setiap perbuatan. Dengan demikian, penerapan sanksi kepp idealnya dilaksanakan secara tegas, proporsional, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada terwujudnya institusi polri yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan.
Kata kunci: kode etik profesi polri, penerapan sanksi, hukum positif, hukum islam, polresta jambi.
"