"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengakuan dan perlindungan Lembaga
Kerapatan Adat Negeri Jujun dalam sistem pemerintahan desa di Wilayah Kerapatan Adat Negeri Jujun Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pemerintah desa,
pengurus Lembaga Kerapatan Adat Negeri Jujun, serta tokoh masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: pertama, hubungan antara Lembaga Kerapatan Adat Negeri Jujun dengan pemerintah desa terjalin secara harmonis dan saling melengkapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelestarian adat istiadat. Kedua,
pemerintah desa mengakui keberadaan Lembaga Kerapatan Adat Negeri Jujun melalui pelibatan dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, kewajiban calon kepala desa memperoleh persetujuan dari kaum adat, serta pemberian gelar Salbu Adat kepada kepala desa sebagai bentuk penghormatan terhadap lembaga adat. Ketiga, berdasarkan Teori Negara Hukum dan Teori Pengakuan (Recognition Theory), bentuk hubungan tersebut menunjukkan bahwa
Lembaga Kerapatan Adat Negeri Jujun telah memperoleh pengakuan secara sosiologis karena keberadaannya diterima, dihormati, dan dilibatkan dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintahan desa. Keempat, berdasarkan Teori Kepastian Hukum, pengakuan tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena belum adanya pengaturan tertulis mengenai kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, dan hubungan kerja antara lembaga adat dengan pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Bersama Kepala Desa yang berlaku
bagi lima desa dalam Wilayah Kerapatan Adat Negeri Jujun sebagai dasar hukum untuk memperkuat pengakuan, memberikan perlindungan, dan mewujudkan kepastian hukum terhadap keberadaan Lembaga Kerapatan Adat Negeri Jujun dalam sistem pemerintahan desa."