"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara kewajiban nafkah
suami dalam Hukum Keluarga Islam dan hukum positif Indonesia dengan
realitas yang dialami istri narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Kota Jambi. Keterbatasan yang melekat pada status narapidana
menyebabkan pemenuhan nafkah lahir maupun batin sulit terlaksana,
sementara sistem pemasyarakatan belum mengaturnya secara spesifik,
sehingga menimbulkan kerentanan ekonomi, psikologis, dan sosial bagi
istri narapidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-
analitis melalui wawancara mendalam dengan sembilan istri narapidana,
petugas Lapas, dan hakim Pengadilan Agama, serta diperkuat dengan
observasi dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori
Maqaṣid al-Syari'ah Abu Ishaq al-Syaṭibi dan teori Sistem Hukum Lawrence
M. Friedman yang mencakup aspek substansi hukum, struktur hukum, dan
budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kunjungan
yang ada belum mampu mengakomodasi pemenuhan hak nafkah istri
secara optimal. Nafkah lahir sebagian besar dialihkan kepada istri dan
keluarga besar, sedangkan nafkah batin dalam aspek biologis tidak dapat
terpenuhi akibat ketiadaan fasilitas privat dan belum diterapkannya Cuti
Mengunjungi Keluarga (CMK). Kondisi ini berpotensi memengaruhi
terpeliharanya hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz al-'aql dan hifz al-mal. dalam
perspektif Maqasid al-Syari'ah, sekaligus menunjukkan adanya
keterbatasan pada aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya
hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak nafkah istri
narapidana memerlukan pendekatan integratif melalui penguatan regulasi,
harmonisasi hukum keluarga dengan sistem pemasyarakatan, perluasan
akses keadilan, serta transformasi paradigma pemasyarakatan yang
berperspektif keluarga.
Kata Kunci: Hak Nafkah, Istri Narapidana, Hukum Keluarga Islam,
Maqasid al-Syari'ah, Sistem Hukum Friedman."