Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk intervensi Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan otonomi daerah serta mengkaji batas konstitusional intervensi Pemerintah Pusat terhadap otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, serta bahan hukum lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk intervensi Pemerintah Pusat terhadap otonomi daerah dapat dilakukan melalui pengaturan dan penetapan kebijakan, pembagian serta pengendalian kewenangan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan, serta hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Intervensi tersebut pada dasarnya dapat dibenarkan karena Indonesia merupakan negara kesatuan dan Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab dalam menjaga kepentingan nasional. Namun, intervensi tidak dapat dilakukan tanpa batas karena konstitusi juga memberikan jaminan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Batas konstitusional intervensi Pemerintah Pusat dapat ditentukan berdasarkan adanya dasar hukum yang jelas, kebutuhan dan kepentingan nasional yang sah, prinsip proporsionalitas, serta penghormatan terhadap kemandirian daerah. Intervensi yang dilakukan tanpa dasar hukum, secara berlebihan, atau sampai menghilangkan substansi kewenangan daerah berpotensi bertentangan dengan prinsip otonomi daerah yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan hubungan pusat dan daerah yang didasarkan pada pembagian kewenangan yang jelas, koordinasi yang kuat, serta pembatasan terhadap pengambilalihan kewenangan daerah agar tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional dan pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.