Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pencegahan Pembakaran Lahan, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran tersebut. Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi lapangan dengan informan yang dipilih secara purposif, yaitu kepala desa, perangkat desa, ketua RT, penyuluh pertanian, dan petani. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: pertama, tingkat kesadaran hukum masyarakat berada pada kategori sedang. Masyarakat umumnya mengetahui adanya larangan membakar lahan dan menerima aturan tersebut, tetapi belum memahami ketentuan dan sanksinya secara rinci, dan sebagian petani masih sesekali membakar lahan. Kedua, kesadaran dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Faktor yang paling dominan adalah budaya hukum, yakni kebiasaan membakar lahan yang berlangsung turun-temurun serta pertimbangan biaya dan tenaga. Ketiga, upaya pemerintah berupa sosialisasi, pengawasan, dan penegakan sanksi sudah berjalan tetapi belum optimal. Sosialisasi masih bersifat insidental, pengawasan terbatas oleh luas wilayah dan jumlah aparat, dan belum ada warga yang dikenai sanksi resmi karena penanganan pelanggaran baru sebatas teguran dan imbauan. Dengan demikian, Perda ini cukup berhasil membangun pengetahuan dan sikap positif masyarakat, tetapi belum cukup kuat mengubah kebiasaan lama yang sudah mengakar.